Sosialisasi HOK Banper Kawasan Tanaman Kelapa, BRMP Kepri Perkuat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

Tanjungpinang – Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pengembangan komoditas kelapa melalui Bantuan Pemerintah (Banper) Kawasan Tanaman Kelapa di Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada empat kabupaten, yaitu Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, dan Lingga.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi HOK (Hari Orang Kerja) Bantuan Pemerintah Kawasan Tanaman Kelapa yang dilaksanakan oleh Balai Besar Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan secara hybrid, Kamis (13/8/2026). Kegiatan secara luring berlangsung di Aula Lantai II Kantor BRMP Kepulauan Riau.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala BRMP Kepulauan Riau, Kapoksi Pendampingan Modernisasi Pertanian BRMP Kepulauan Riau, Kapoksi Laboratorium Perbenihan BBPPTP Medan beserta tim, Katimker Wilayah II BRMP Kepulauan Riau, LO Swasembada Kabupaten Bintan, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, UPTD BPPSP-TPHP Kepulauan Riau, serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Lingga, dan Bintan. Hadir pula Kelsi dan penyuluh pertanian Provinsi Kepulauan Riau serta perwakilan penyuluh pertanian Kabupaten Karimun, Lingga, dan Bintan.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta penyuluh pertanian Kabupaten Natuna mengikuti kegiatan secara daring.

Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman sekaligus menyamakan persepsi kepada seluruh pihak terkait mengenai mekanisme pelaksanaan HOK dalam Bantuan Pemerintah Kawasan Tanaman Kelapa, termasuk mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban HOK. Dengan pemahaman yang sama, pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat berjalan secara tertib, transparan, efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala BRMP Kepulauan Riau, Rudi Hartono, membuka sekaligus memberikan arahan pada kegiatan tersebut. Dalam arahannya, Rudi menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, BRMP Kepulauan Riau, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta seluruh pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kawasan Tanaman Kelapa berjalan sesuai dengan ketentuan.

“Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya bantuan, tetapi juga bagaimana bantuan tersebut dilaksanakan dan dimanfaatkan secara optimal oleh penerima manfaat. Karena itu, diperlukan pengawalan dan pendampingan secara berkelanjutan agar pelaksanaan kegiatan memberikan dampak nyata bagi petani,” ujar Rudi.

Dalam implementasinya, penyuluh pertanian memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pendampingan petani. Penyuluh tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi dan ketentuan program kepada kelompok penerima manfaat, tetapi juga melakukan pengawalan sejak tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pendampingan tersebut diharapkan dapat memastikan petani memahami tujuan dan mekanisme bantuan, melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis, serta memanfaatkan bantuan secara optimal dan berkelanjutan. Pengawalan oleh penyuluh juga menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi kendala di lapangan sehingga dapat segera dikoordinasikan dan ditindaklanjuti bersama pihak terkait.

Selain membahas mekanisme pelaksanaan HOK, Kepala BRMP Kepulauan Riau juga mendorong Kabupaten Karimun untuk segera menyusun dan mengusulkan Pohon Induk Terpilih (PIT) sebagai salah satu langkah strategis dalam mendukung pengembangan sistem perbenihan kelapa di daerah.

Ketersediaan Pohon Induk Terpilih diharapkan dapat mendukung penyediaan sumber benih kelapa yang bermutu dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan kawasan tanaman kelapa di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilakukan secara lebih terarah, mulai dari penyediaan benih hingga pengelolaan kawasan dan peningkatan produktivitas tanaman.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh pelaksana di tingkat provinsi maupun kabupaten diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme HOK serta ketentuan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kawasan Tanaman Kelapa.
Dengan koordinasi, sinergi, dan pengawalan yang semakin kuat dari seluruh pihak, pelaksanaan program di lapangan diharapkan dapat berjalan secara tertib, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, program tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi petani sekaligus memperkuat pengembangan komoditas kelapa sebagai salah satu komoditas potensial di Provinsi Kepulauan Riau.